Pengelolaan kartu sehat kota Bekasi diminta transparan

Bekasi (ANTARA News) –  Pemerintah Kota Bekasi dan pihak rumah sakit diminta agar lebih transparan dalam mengelola program Kartu Sehat (KS)  agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berujung pada pembengkakan jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Pemkot Bekasi. 

“Saat ini tidak ada yang tahu bahkan pasien sendiri, berapa jumlah yang telah dikeluarkan untuk perawatan di rumah sakit dengan menggunakan KS, ” kata Nicodemus Godjang,  salah seorang panelis dalam acara diskusi ” Mengupas Tuntas 100 Hari Pemerintahan Rachmat Effendi dan Tri Adhianto sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi  di Bekasi,  Rabu. 

Menurut Nicodemus yang juga caleg DPRD Kota Bekasi dari PDIP itu, ketidakterbukaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan kongkalingkong di antara pengelola anggaran. 

Pengelolaan KS merupakan topik yang mendapat banyak sorotan pada diskusi yang dihadiri Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto itu dengan moderator Zulkarnaen Alfisyahrin. 

Selain Nicodemus,  panelis lainnya adalah Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM)  Bekasi Ahmad Zaenudin,  dosen Unisma Annafi Indra Tama, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairoman J.  Putro dan Ketua Perempuan Amanat Nasional Evi Mafriningsianti. 

Selain dituntut transparansi pengelolaan,  KS juga berpotensi menimbulkan pemborosan karena bisa tumpang tindih dengan program BPJS Kesehatan yang merupakan program nasional. 

“Ada warga yang menolak Kartu Sehat karena sudah punya BPJS atau asuransi kesehatan pribadi,  tapi tetap diberi kartu dengan alasan sudah menjadi program Pemkot, ” kata Ahmad Zaenudin. 

Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran KS dialami oleh seorang ibu rumah asal Kecamatan Mustika Jaya yang beberapa waktu lalu dirawat inap di RSUD Kota Bekasi. 

“Saya sama sekali tidak diberi tahu berapa biaya pengobatan karena setelah setelah dirawat diperbolehkan pulang begitu saja,” kata perempuan yang tidak bersedia mengungkapkan jati dirinya itu. 

“Tapi meski demikian saya sangat berterima kasih dan sangat terbantu dengan adanya KS dan proses perawatan di RSUD juga sangat baik dan tidak berbelit,” katanya. 

Menanggapi soal transparansi dan potensi pemborosan anggaran,  Tri Adhianto menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melakukan evaluasi demi untuk mencari solusi terbaik. 

“Kalau program KS terbukti sangat bermanfaat untuk warga,  akan kita teruskan dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan adalah melakukan evaluasi dan mencari solusi terbaik,” kata Tri. 

Baca juga: RSUD Bekasi terima layanan gratis bersyarat KTP

Pewarta: Atman Ahdiat
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Close Menu